Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025: Ujian Kepatuhan Polri terhadap Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh: Tgk. Mustafa MY Tiba, S.H Direktur LBH Panglima Hukum & keadilan

Pendahuluan

Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dalam praktik dan substansinya menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat sipil, akademisi hukum, dan pegiat hak asasi manusia. Polemik ini muncul karena Perpol tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) serta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.

Tulisan ini disusun sebagai edukasi hukum bagi masyarakat, sekaligus kritik konstitusional agar penegakan hukum di Indonesia tetap berada dalam koridor negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat).

Kedudukan Perpol dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki tersebut, Peraturan Kepolisian (Perpol) tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang berdiri sejajar dengan undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 memang mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, termasuk Polri, namun keberlakuannya bersifat terbatas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

baca juga artikel hukum online

Dengan demikian, Perpol tidak boleh:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri);
2. Mengatur pembatasan hak asasi manusia yang seharusnya diatur dengan undang-undang;
3. Menghidupkan kembali norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perpol hanya bersifat delegatif dan administratif, bukan norma baru yang menciptakan pembatasan hak warga negara secara berlebihan.

Substansi Bermasalah dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan masalah serius karena:

1. Bertentangan dengan UU Polri

UU Polri secara limitatif mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian. Pasal 13 UU Polri menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Polri mengatur kewenangan Polri secara enumeratif. Artinya, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas melalui Perpol.

Namun Perpol Nomor 10 Tahun 2025 justru dinilai:

• Memperluas ruang pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas warga sipil;
• Memberikan diskresi berlebihan tanpa mekanisme akuntabilitas;
• Mengandung norma baru yang berdampak langsung pada pembatasan hak warga negara.

Secara hukum tata negara, peraturan di bawah undang-undang dilarang menambah norma baru yang tidak diperintahkan oleh undang-undang (asas lex superior derogat legi inferiori).

2. Mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan prinsip fundamental bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, bukan melalui peraturan pelaksana atau regulasi internal lembaga.

Beberapa putusan MK yang relevan antara lain:

• Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menegaskan bahwa pembatasan HAM tidak boleh diserahkan pada peraturan di bawah undang-undang;
• Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan larangan multitafsir oleh aparat;
• Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi seluruh lembaga negara.

Dengan tetap mengatur substansi yang telah dikoreksi atau dilarang oleh MK, Perpol 10/2025 berpotensi menjadi bentuk constitutional disobedience, yaitu pembangkangan lembaga negara terhadap konstitusi dan putusan pengadilan konstitusional.

Ancaman terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Jika Perpol seperti ini dibiarkan, maka terdapat beberapa ancaman serius:

1. Erosi supremasi hukum, karena hukum tunduk pada kehendak kekuasaan;
2. Kriminalisasi warga negara, khususnya kelompok kritis dan pembela HAM;
3. Melemahnya kontrol sipil terhadap aparat keamanan;
4. Preseden buruk, di mana putusan MK dapat dikesampingkan melalui regulasi internal lembaga.

Dalam negara demokratis, aparat keamanan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD berulang kali menegaskan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi mengikat semua lembaga negara tanpa kecuali, dan tidak boleh disiasati melalui peraturan teknis.” Pernyataan ini menegaskan bahwa Perpol tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari koreksi konstitusional.

Senada dengan itu, akademisi hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa kecenderungan lembaga negara membentuk regulasi internal yang membatasi hak warga adalah ciri abusive constitutionalism, yakni penggunaan instrumen hukum untuk membenarkan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, praktisi hukum dan advokat konstitusi Refly Harun menilai bahwa setiap regulasi yang bertentangan dengan putusan MK adalah cacat konstitusional dan secara hukum dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung.

Dalam negara demokratis, aparat keamanan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembatasan hak berekspresi, berkumpul, dan berpendapat merupakan pelanggaran serius terhadap:

• Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945;
• Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pembatasan HAM hanya boleh dilakukan dengan undang-undang;
• Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Dalam perspektif akademisi hukum dan HAM, pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (proportionality). Perpol yang bersifat administratif tidak memenuhi standar tersebut.

Oleh karena itu, Perpol tidak boleh dijadikan alat represif yang dilegalkan secara administratif.

Upaya Hukum dan Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat tidak boleh diam. Beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh antara lain:

1. Uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung;
2. Pengaduan ke Komnas HAM;
3. Advokasi publik dan pendidikan hukum;
4. Pengawasan oleh DPR dan lembaga pengawas eksternal Polri.

LBH Panglima Hukum memandang bahwa kontrol publik adalah elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Penutup

Penerbitan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kapolri dan institusi Polri harus kembali pada prinsip dasar: taat konstitusi, tunduk pada undang-undang, dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Negara hukum hanya akan hidup jika hukum ditempatkan di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.

---